nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar anggota DPRD dan jajaran pemerintah daerah (pemda) tidak main-main dalam penyusunan anggaran daerah. 

Hal itu disampaikan dalam Rapimnas Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara, Selasa (20/6). 

“Perencanaan anggaran di daerah sangat tergantung dari teman-teman di DPRD bersama pemda itu satu kesatuan untuk menyiapkan anggaran, mengawasi program pemerintah, menyusun perda. Itu satu tidak terpisahkan,” kata Tjahjo. 

Ia meminta agar semua anggota DPRD yang hadir di sana lebih berhati-hati area rawan korupsi seperti menyangkut perencanaan anggaran menyangkut dana hibah dan bansos menyangkut retribusi dan pajak, menyangkut pengadaan barang dan jasa. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Menurut Tjahjo, kini aktivitas operasi tangkap tangan (OTT) KPK kini mulai menyasar pada dugaan korupsi yang nominalnya rendah. Hal ini dikarenakan kinerja inspektorat daerah belum terlalu optimal. Padahal fungsi inspektorat sebagai mata telinga kepala daerah. 

“Saya awalnya complain dengan KPK. Ngapain KPK urusi Rp 5-10 juta. Kalau kita melihat ke dalam fungsi inspektorat daerah, antara ada dan tiada,” ungkapnya. 

Ketua ADKASI Lukman Said juga mengingatkan agar para anggota dewan di tingkat daerah tidak lagi tercatat kasus hukum, apalagi OTT dugaan kasus korupsi. (p/ab)